.png)
 |
| Foto: Yus Dharman, SH,. MM,. M.Kn |
Pemberitaan tersebut merupakan konsekuensi logis Ketika tiga pilar sistem trias politika dalam Negara demokrasi yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tidak berfungsi dengan baik. Media sosial dan media mainstream yang didukung seluruh lapisan masyarakat dan para akademisi, mengambil peran Sebagai pilar ke empat Demokrasi dengan memberitakan dugaan korupsi yang dilakukan penguasa dan kroni-kroni nya di suatu Negara tertentu.
Laporan OCCRP tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra, yang dengan gercep langsung dibantah oleh Pa Jokowi sendiri dan para loyalisnya dengan mengatakan bahwa itu fitnah keji yang sengaja di framing untuk meruntuhkan citra Pa Jokowi, silakan OCCRP membuktikan tuduhan itu. Kata pa Jokowi.
Sebelum kita menilai apakah berita tersebut sesuai fakta atau HOAX, mari sama-sama kita analisa dan pahami, secara logika tidak mungkin kedua belah pihak yaitu Pihak OCCRP atau Pihak Jokowi benar, yang mungkin adalah salah satu pihak benar, yang lain berdusta Kepada Pa Jokowi, untuk menguatkan bantahan bapak, bahwa bapak benar tidak bersalah dan merasa difitnah, segera lakukan gugatan terhadap OCCRP di Pengadilan Belanda agar masalahnya terang benderang dan ada kepastian hukum, untuk mengembalikan citra bpk sebagai org baik dan jujur sesuai yang selalu bpk citrakan ke publik selama ini. jangan biarkan berita tersebut liar menjadi bola panas yang akan merugikan bpk dan keluarga khususnya mas Gibran sbg wakil presiden.
Perlu diketahui OCCRP bukan lembaga abal-abal, dikenal sebagai salah satu organisasi investigasi paling berpengaruh di dunia, terutama dalam mengungkap skandal kejahatan terorganisir dan korupsi lintas negara. Serta telah menerima berbagai penghargaan internasional atas investigasi jurnalistiknya. Beberapa penghargaan yang pernah mereka menangkan antara lain: Pulitzer Prize Finalist (2021), George Polk Award (2020), dsb.
Ruang lingkup kerja OCCRP memonitor 195 Negara diseluruh dunia. Dari lebih 700 publikasi reporting projek yg dilakukan sejak berdirinya tahun 2006, sebanyak lebih kurang 600 laporan di selidiki, di sidik, sebagian pelakunya dituntut dan divonis oleh aparat penegak hukum di Negara masing-masing.
Pemberitaan OCCRP ini hendaknya dijadikan Momentum oleh Pa Prabowo untuk bersih-bersih, membuktikan omongan bpk saat pidato pelantikan menjadi presiden RI ke 8, yang akan menegakan hukum dan memberantas korupsi, dengan kewenangan yang bpk miliki, perintahkan KPK menyelidiki keluarga Jokowi, atas dugaan Korupsi berdasarkan laporan OCCRP,
Sekaligus mengangkat legitimas pemerintahan yang bpk pimpin, di mata masyarakat nasional dan internasional, walhasil bpk akan di puji sebagai Presiden yang Benar-benar menegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia serta akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah dan dikenang sepanjang masa. Kalau ternyata terbukti pa Jokowi bersih dan tidak bersalah, bebaskan, pulihkan nama baiknya.
Hal yang demikian sangat bagus, untuk pendidikan masyarakat artinya tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, Presiden nya mendukung penegakan hukum dan memberantas korupsi.
Ksatria, dapat dibanggakan, berintegritas, dan akuntabel, selaras perkataan dengan perbuatan serta melindungi masyarakat yang tidak bersalah.
Demikian pula kepada Pa Jokowi dan keluarga tidak perlu takut dipanggil KPK untuk di minta keterangan. Instrumen Pembuktian terbalik sangat powerfull membentengi diri siapapun termasuk bapak dari kriminalisasi jika terbukti tidak bersalah.
Dengan Proses hukum dampak nya akan lebih positif, menguatkan dan membuktikan bahwa bpk org jujur, jangan cuma berbantah-bantahan secara omon-omon.
Sekalian untuk mematahkan kredo dari Lord Acton ” Kekuasaan Cenderung korup, Kekuasaan mutlak, akan mutlak pula korupnya”.Dan ucapan Mark Twain” Politik adalah Profesi yang memungkinkan Anda berbohong, menipu, mencuri namun kita dipaksa untuk menghormati nya. Salam waras !
Penulis :
Yus Dharman,SH.,MM ,M.Kn
(Advokat/Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia).
